ANTARA TV | TWITTER | Facebook | SIGN IN
Kamis, 22 Juni 2017

2.700 Wajib Pajak di Kudus Ikuti Amnesti Pajak

| 236 Views
id wajib pajak, kudus, amnesti pajak
2.700 Wajib Pajak di Kudus Ikuti Amnesti Pajak
ilustrasi - Wajib pajak berkonsultasi dengan petugas saat melakukan pendaftaran peserta program Amnesti Pajak. (Foto ANTARA)
Kudus, ANTARA JATENG - Sebanyak 2.700 wajib pajak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memanfaatkan kebijakan amnesti pajak atas masalah pajak yang mereka hadapi.

"Jumlah wajib pajak tersebut merupakan jumlah keseluruhan wajib pajak dari 2016 hingga sekarang," kata Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum di Kudus, Senin.

Sementara jumlah wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan harta (SPH), kata dia, sejak tahun kemarin hingga bulan ini sebanyak 2.352 wajib pajak.

Uang tebusan dari wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak tahun lalu, kata dia, cukup besar, sedangkan 2017 tercatat sebesar Rp1,7 miliar.

Menurut dia, wajib pajak perlu memanfaatkan amnesti pajak sebelum batas waktunya berakhir.

"Jika wajib pajak ada yang menunggak, silakan ikut amnesti pajak karena hanya membayar pokok pajaknya," ujarnya.

Apabila hingga batas waktu berakhirnya amnesti pajak masih ditemukan wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya soal perpajakan, petugas pajak yang menemukan wajib pajak yang belum melaporkan hartanya memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi harta dengan taksiran sesuai harga pasaran saat ini.

Ia mengatakan jumlah wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 20 Maret 2017 sebanyak 20.822 wajib pajak.

"Tingkat kepatuhannya mencapai 42,3 persen dari jumlah wajib pajak sebanyak 49.140 wajib pajak," ujarnya.

Sementara pada tahun pajak 2015, kata dia, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT PPh sebanyak 22.000 wajib pajak.

Ia menambahkan, dari puluhan ribu wajib pajak tersebut, meliputi wajib pajak badan sebanyak 2.823 wajib pajak, kemudian wajib pajak usahawan sebanyak 7.000 wajib pajak, selebihnya wajib pajak PNS serta swasta.

"Kami akan berupaya agar wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak bertambah karena masih ada waktu sebelum akhir Maret 2017," ujarnya. 

Editor: Mahmudah

COPYRIGHT © ANTARA 2017


Komentar Pembaca