ANTARA TV | TWITTER | Facebook | SIGN IN
Kamis, 23 Maret 2017

Balai Pustaka Usulkan ada Regulasi Wajibkan Siswa Tingkatkan Membaca

| 105 Views
id balai pustaka usulkan ada regulasi wajibkan siswa
Balai Pustaka Usulkan ada Regulasi Wajibkan Siswa Tingkatkan Membaca
Dirut Balai Pustaka Saiful Bachri (ANTARA FOTO/Audy Alwi)
Jakarta, ANTARA JATENG - Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) Saiful Bahri mengusulkan regulasi khusus dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan yang mewajibkan masyarakat khususnya para siswa sekolah untuk meningkatkan budaya literasi sehingga minat membaca semakin meningkat.

"Kami mengusulkan ada regulasi yang mewajibkan para siswa untuk meningkatkan membaca dan resensi buku," kata Saiful dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja RUU Sistem Perbukuan Komisi X DPR, di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan seputar kritik budayawan Taufik Ismail terkait persoalan rendahnya literasi di masyarakat Indonesia, disebabkan tidak adanya regulasi yang mengatur hal tersebut.

Menurut dia, rendahnya budaya literasi membuat minat membaca berkurang dan beberapa negara sudah ada aturan mengenai bagaimana meningkatkan minat membaca.

"Mahasiswa susah dalam menulis tugas akhir karena tidak biasa menulis dan itu disebabkan kurangnya membaca," ujarnya.

Selain itu dia mengatakan selama ini karya sastra terbitan Balai Pustaka banyak yang tidak bisa masuk perpustakaan karena dinilai tidak lolos penilaian.

Dia meminta adanya pengecualian terkait karya sastra yang diterbitkan Balai Pustaka tersebut karena merupakan bukti sejarah bangsa beradab mengenal literasi.

"Kami dapatkan amanah sebarkan karya sastra klasik, karena merupakan salah satu bukti otentik jauh sebelum Indonesia merdeka. Itu bukti sejarah bangsa beradab mengenal literasi namjn pada kenyataannya ada aturan menteri tentang penilaian terhadap buku terbitan kami itu," ujarnya.

Saiful juga meminta ada mekanisme deteksi dini terkait konten buku yang hendak beredar sehingga jangan sampai setelah ada peristiwa lalu baru ditangani.

Hal itu menurut dia terkait tidak adanya wewenang Kejaksaan terkait pengawasan terkait buku yang beredar.

"Namun kami juga menilai jangan sampai Kejaksaan mensensor sebelum terbit namun bisa menilai manakah yang bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban nasional atau tidak," ujarnya.

Ketua Panitia Kerja RUU Sistem Perbukuan Sutan Adil Hendra mengatakan RUU bertujuan menjawab masalah yang dihadapi yaitu rendahnya literasi masyarakat Indonesia.

Dia mengatakan daya literasi Indonesia sungguh memprihatinkan di tengah persaingan antar bangsa sehingga perlu dorongan meningkatkan hal tersebut.

"Daya literasi bangsa berbanding lurus dengan kemajuan bangsa yang berperan di tingkat global," katanya.

Editor: Totok Marwoto

COPYRIGHT © ANTARA 2017


Komentar Pembaca