ANTARA TV | TWITTER | Facebook | SIGN IN
Kamis, 27 April 2017

Bawaslu Jateng: Kewenangan Panwaslu Kurang Maksimal

| 520 Views
id bawaslu jateng kewenangan panwaslu kurang maksimal
Bawaslu Jateng: Kewenangan Panwaslu  Kurang Maksimal
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah, S.H. ketika memberi sambutan pada acara Bimbingan Teknis Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Bupati/Wali Kota Tahun 2015 di Hotel C3 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/4). (Foto: Bekti Maharani)
‎Di hadapan 170 peserta Bimbingan Teknis Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Bupati/Wali Kota Tahun 2015 yang diselenggarakan Bawaslu Jateng di Hotel C3 Ungaran, Selasa (21/4), Abhan Misbah berharap pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun ini partisipasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan berbagai pihak bisa lebih maksimal.

“Banyak hal yang bisa dilakukan dalam pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015, terutama dengan adanya pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS),” katanya dalam cara bimtek yang dihadiri politikus, aktivis ormas, anggota panwas, pelajar SMA/SMK, mahasiswa Undip, Unnes, dan USM, serta wartawan.

Partisipasi masyarakat sangat diharapkan karena rekapitulasi dari TPS ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tidak ada lagi rekapitulasi di Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Kami sangat mengharapkan berbagai pihak untuk bisa melakukan pengawasan partisipasif demi tegaknya demokrasi dan meminimalisasi pelanggaran," ujar Abhan, sebagaimna yang disampaikan Bekti Maharani, peserta bimtek notabene calon anggota Panwaslu Kota Semarang dan mantan Ketua Panwascam Tembalang.

Menurut Abhan, saat ini yang bisa dilakukan dalam pengawasan partisipatif, yaitu dalam rekrutmen perangkat penyelenggara, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu beserta jajarannya yang saat ini sedang berlangsung. “Kita berharap perangkat Bawaslu dan KPU beserta jajarannya memiliki integritas, independen, dan netralitas," sambungnya.
‎‎
Dengan adanya bimtek tersebut, diharapkan terjadi satu simpul yang baik dalam pengawasan sehingga mendapatkan kepala daerah yang kredibel, amanah, dan membawa kesejahtetaan masyarakatnya.

Editor: D.Dj. Kliwantoro

COPYRIGHT © ANTARA 2017


Komentar Pembaca