Pengamat: Program Ekonomi Belum Tersosialisasi Baik

ANTARA - Pengamat ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, FX Sugiyanto menilai, program-program yang disusun pemerintah belum tersosialisasi dengan baik kepada publik, termasuk program di bidang perekonomian.
"Hal itu menyebabkan masyarakat belum mengetahui apa saja yang dicapai pemerintah dalam 100 hari pemerintahannya, meskipun 100 hari pemerintahan memang belum dapat diketahui pencapaiannya secara maksimal," katanya di Semarang, Selasa.

Ia mengatakan, program 100 pemerintahan biasanya banyak diisi oleh perencanaan dan pematangan rencana lima tahun ke depan, namun indikator-indikator di bidang perekonomian selama 100 hari pasti sudah dirumuskan oleh pemerintah.

"Apapun yang sudah tercapai dan yang belum sempat tercapai seharusnya kan diumumkan kepada publik, tetapi selama ini apa yang sudah dicapai pemerintah dalam bidang perekonomian belum jelas," katanya.

Menurut dia, kurang tersosialisasikannya program-program pemerintah dalam 100 hari sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pemberitaan-pemberitaan terkait masalah politik, misalnya kasus Bank Century yang melibatkan unsur ekonomi dan politik.

"Akan tetapi, pemerintah harus melakukan sosialisasi pencapaian program 100 hari secara tegas, untuk mengimbangi wacana satu warna, yakni politik yang sudah terlalu berkembang lewat pemberitaan di media massa," katanya.

Ditanya tentang keberhasilan program pemerintah selama 100 hari di bidang ekonomi, ia mengatakan, kemungkinan ada beberapa program yang berhasil, namun wacana politik yang berkembang seolah menafikkan pencapaian ekonomi.

Sugiyanto mengatakan, program pemerintah dalam sektor makro yang harus diperhatikan adalah terkait perbaikan infrastruktur, sebab persoalan infrastruktur sangat memengaruhi perkembangan sektor-sektor perekonomian.

Kemudian masalah spasial kewilayahan, kata dia, sebab seperti disadari wilayah Indonesia tidak hanya terbatas pada Indonesia bagian Barat, namun meliputi juga Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Timur.

"Pemerintah harus mulai mengembangkan sektor perekonomian di Indonesia Timur secara ekstra, karena hal itu sangat menentukan masa depan Indonesia secara keseluruhan. Ini terkait sektor makro," katanya.

Selain itu, kata dia, terkait sektor ekonomi mikro pemerintah juga harus benar-benar fokus untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak hanya dilakukan sebatas slogan.

"Seperti kita tahu, persoalan yang dialami sektor industri mikro adalah adanya ketidakterkaitan antara pelaku ekonomi dengan kalangan perbankan yang menyebabkan pembiayaan untuk sektor itu selama ini tidak mudah," katanya.

Ia mengatakan, permasalahan yang dihadapi sektor industri mikro itu diperparah dengan tidak adanya jaringan yang kuat antara pelaku sektor industri mikro dengan kalangan pengusaha, sehingga mereka akan susah untuk berkembang.

"Sebagai contoh, apakah selama ini ada jaringan yang kuat antara para petani rempah-rempah yang menjadi bahan baku jamu dengan kalangan perusahaan jamu di Indonesia," kata Sugiyanto. m