ANTARA - Pemerintah Kota Semarang mulai awal tahun ini mandiri mengelola pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.

Pengelolaan mandiri pajak diawali dengan peluncuran yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jateng I Sakli Anggoro di Balai Kota Semarang, Kamis.

Wali Kota Semarang Soemarmo mengatakan untuk mengelola PBB sektor perdesaan dan perkotaan tersebut, Pemkot Semarang telah jauh hari mempersiapkan personel, prasarana, dan pembiayaan.

"Jadi dulu pajak sektor perdesaan dan perkotaan dikelola oleh pusat, sekarang secara resmi diserahkan Pemkot Semarang," katanya.

Soemarmo mengatakan selain mempersiapkan personel, prasarana, dan pembiayaan, Pemkot Semarang juga telah membuat payung hukum yakni Perda nomor 13 Tahun 2011 tentang PBB sebagai syarat utama pendaerahan PBB.

Soemarmo menambahkan Pemkot Semarang juga telah menunjuk tempat pembayaran yang tidak hanya terpusat di kantor pajak, tetapi juga dapat membayar melalui kelurahan, kecamatan, serta bank yang telah ditunjuk yakni BPD, BNI 46, dan Bank Mandiri.

"Harapannya masyarakat tidak terlalu jauh untuk membayar PBB karena bisa dilayani di banyak tempat," katanya.

Pengelolaan PBB secara mandiri oleh Pemkot Semarang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana yang diperoleh dikembalikan ke rakyat melalui pembangunan daerah.

Dalam acara peluncuran pendaerahan PBB sektor perdesaan dan perkotaan, dilakukan demo aplikasi sistem oleh Pemkot Semarang dan video tele-conference Wali Kota Semarang Soemarmo dengan petugas PBB yang berada di daerah Gayamsari.

Tantangan dan peluang pendaerahan PBB sektor perdesaan dan perkotaan Kota Semarang tahun 2012 di antaranya trend pertumbuhan realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan selama tiga tahun terakhir dari 2009 sampai 2011.

Tahun 2012, realisasi penerimaan PBB perkotaan sebesar Rp114,9 miliar atau naik 5,23 persen (Rp7 miliar) bila dibanding tahun 2010.

Sementara tahun 2010, realisasi penerimaan Rp134,8 miliar atau naik sebesar 3,17 persen (Rp4,1 miliar) dari tahun sebelumnya.

Editor : Mahmudah


Komentar Pembaca
  • rudjito
    Kenapa saya akan membayar PBB di bank BPD ditolak, karena katanya sekarang sdh tdk omline. Mhn solusi .
Kirim Komentar
- Komentar akan ditampilkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola
- Semua komentar menjadi tanggung jawab pengirim
Nama  
Email  
Komentar
 

Masukkan karakter yang terdapat pada gambar