Kudus, ANTARA Jateng - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus, Jawa Tengah, tahun 2013 ditargetkan mencapai 100 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL), kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten setempat Budi Rakhmat.

"Apalagi, besarnya UMK 2012 sudah mencapai 99,93 persen dari nilai KHL sebesar Rp889.600," ujarnya didampingi Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan Djoko Sugono, di Kudus, Senin.

Untuk penentuan nilai KHL, katanya, saat ini masih dalam proses survei KHL yang melibatkan pemerintah, akademisi, perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja.

Survei KHL dimulai sejak awal 2012 hingga September 2012 dengan melakukan survei 46 komponen yang berhubungan dengan kebutuhan hidup pekerja.

Berdasarkan aturan yang baru, katanya, jumlah komponen yang akan menjadi objek survei KHL mencapai 60 komponen.

Akan tetapi, kata dia, ketentuan yang baru tersebut diperkirakan baru diberlakukan untuk penentuan UMK 2014 dengan survei KHL pada 2013.
"Khusus untuk survei KHL bulan Agustus 2012, terpaksa ditiadakan karena perkembangan harga jualnya tidak bisa dijadikan patokan karena bertepatan dengan bulan puasa Ramadhan dan Lebaran," ujarnya.

Djoko menambahkan, nilai KHL merupakan salah satu komponen untuk merekomendasikan besarnya UMK ke Bupati Kudus.

Komponen pendukung lainnya, yakni tingkat inflasi, usaha marginal dan produksitivitas usaha, serta pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, kata dia, terdapat salah satu komponen survei KHL yang masih menjadi perdebatan, yakni soal harga sewa kamar.

"Kalangan pengusaha menginginkan harga sewa kamar per bulan sebesar Rp60.000, sedangkan pekerja menginginkan besarnya sewa kamar sebesar Rp150.000 per bulan," ujarnya.

Meskipun terjadi perdebatan, dia berharap, penentuan UMK Kudus 2013 berlangsung lancar dan ada kesepakatan besarnya UMK nantinya.

Proses penentuan UMK 2013 tentunya akan menjadi landasan dalam penentuan UMK 2014 yang mengacu pada aturan baru dalam melakukan survei KHL terdapat 60 komponen yang menjadi objek survei.

"Jika jumlah komponen yang disurvei bertambah, tentunya besarnya UMK juga semakin meningkat. Diprediksi bisa mendekati angka Rp1 juta," ujarnya.

Wakil Sekretaris SPSI Kudus Ahmad Fikri berharap, besarnya UMK di Kudus tahun depan bisa mencapai 100 persen KHL, karena sebelumnya sudah mendekati angka 100 persen.

Terkait dengan transparansi survei KHL, katanya, tahun ini sudah ada perbaikan karena secara normatif survei dilakukan sesuai ketentuan.

Bahkan, lanjut dia, dewan pengupahan juga sudah berkonsultasi dengan provinsi terkait spesifikasi sewa kamar yang selama ini menjadi perdebatan.

"Hal terpenting, hasil survei KHL tidak dipolitisir oleh pihak tertentu ketika dibahas di tingkat dewan pengupahan. Apalagi, survei KHL dilakukan oleh semua pihak, termasuk perwakilan pengusaha," ujarnya.

Ia menganggap, hasil survei juga sudah lengkap dan tidak jauh dari patokan yang diinginkan oleh pemerintah.

Editor : Achmad Zaenal M


Komentar Pembaca
Kirim Komentar
- Komentar akan ditampilkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola
- Semua komentar menjadi tanggung jawab pengirim
Nama  
Email  
Komentar
 

Masukkan karakter yang terdapat pada gambar