Berita Terkait
Semarang, ANTARA Jateng - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan siap memperjuangkan pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).



Perjuangan itu akan dilakukan dengan mengajukan uji materiil atas Pasal 22 ayat 3 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Mahkamah Konstitusi, karena mulai tahun ini, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi bagi rumah di bawah luas 36 meter persegi (tipe 36), kata Ketua Umum DPP Apersi Eddy Ganefo di Semarang, Selasa.

"Ini kan memberatkan masyarakat kecil," katanya.

Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman membatasi minimum rumah tipe 36 yang berhak mendapatkan bantuan kredit fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP).

Hal tersebut diungkapkan Eddy di sela seminar bertema "Green Urban Housing Policy; Pembangunan Perumahan Sesuai Dengan Kebijakan Pemerintah" yang berlangsung di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.

Menurut dia, kenyataan selama ini masyarakat kecil atau MBR hanya memiliki kemampuan membeli rumah di bawah tipe 36 disesuaikan pendapatan, mengingat harganya relatif terjangkau dibanding tipe di atas 36.

"Dengan regulasi ini, akan semakin banyak masyarakat yang tidak akan mampu memiliki rumah. Keterjangkauan daya beli rumah untuk MBR maksimal sampai tipe 36, seperti kecenderungan tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Ia menilai kebijakan pemerintah itu kurang berpihak bagi MBR, di sisi lain rumah susun dengan tipe 21 mendapatkan subsidi, sementara rumah tapak dengan di bawah tipe 36 justru tidak disubsidi oleh pemerintah.

"Padahal, rumah susun sudah tidak bisa dikembangkan lagi, sementara rumah tapak masih memungkinkan dikembangkan sesuai luas tanah. Ini kontradiktif dengan komitmen pemerintah menyediakan rumah murah," katanya.

Karena itu, Apersi mengajukan uji materiil atas Pasal 22 ayat 3 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Mahkamah Konstitusi karena menilai pasal tersebut membatasi masyarakat kecil dalam memiliki rumah.

"Kalau dibatasi minimum rumah tipe 36 yang mendapat subsidi akan menyulitkan. Sekarang berapa rata-rata upah minimum regional (UMR)? Berat bagi MBR untuk membeli rumah kalau seperti itu?," kata Eddy.

Sementara itu, Sekretaris Menteri Perumahan Rakyat Dr Iskandar Saleh dalam kesempatan sama mengatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan perumahan murah bagi masyarakat melalui berbagai langkah program.

Berkaitan dengan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang membatasi rumah minimum tipe 36 yang mendapatkan subsidi, ia mengakui regulasinya seperti itu, dan saat bersamaan banyak rumah tipe di bawah itu sudah terbangun.

"Ini memang dilematis. UU mengatakan seperti itu, sehingga ada tipe-tipe (di bawah 36, red.) yang sudah terbangun tidak terfasilitasi. Namun, bagaimanapun juga masalah ini akan dicari titik temunya," kata Iskandar.

Editor : Achmad Zaenal M


Komentar Pembaca

Kirim Komentar
- Komentar akan ditampilkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola
- Semua komentar menjadi tanggung jawab pengirim
Nama  
Email  
Komentar
 

Masukkan karakter yang terdapat pada gambar