Semarang, ANTARA Jateng - Anggota BAKN DPR RI, Eva Kusuma Sundari, mengemukakan seharusnya DPR menyiapkan pembentukan Parliamentary Budget Office (PBO)--lembaga riset khusus--untuk memastikan RAPBN akuntabel, mengingat isu budget merupakan isu sentral dalam akuntabilitas pemerintah.

"Pembentukan lembaga itu penting karena perbaikan sistem sifatnya 'sustainable' (berkesinambungan) dan 'memaksa' anggota DPR untuk lebih berkualitas dan berkapasitas lebih akuntabel," kata anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dari Fraksi PDI Perjuangan itu melalui surel yang diterima ANTARA di Semarang, Minggu pagi.

Oleh karena itu, kata Eva, peluang revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) harus dimanfaatkan untuk perbaikan sistem di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Eva yang juga anggota Komisi III DPR RI, "Research Center" yang kuat dan melayani kebutuhan DPR menjadi syarat kapasitas pengawasan parlemen.

Diskusi topik akuntabilitas internal dalam study group on Oversight and Accountability in Presidential System di Brussels, Rabu (5/9), lanjut dia, telah memberikan inspirasi untuk reformasi Kesekretariatan Jenderal DPR RI agar efektivitas mendukung fungsi pengawasan DPR untuk akuntabilitas Pemerintah.

Ia lantas mengutip pernyataan John Williams, mantan Ketua BAKN Parlemen Kanada yang juga CEO GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) saat sebagai narasumber pengantar diskusi.

Dikatakan John, ada banyak pilihan instrumen yang bisa digunakan parlemen dalam pengawasan, mulai hak individu (hak bertanya), pembentukan panitia kerja (panja) di komisi, maupun panitia khusus (pansus) DPR. Misalnya, pengambilan suara dalam rangka interpelasi, angket, maupun hak menyatakan pendapat (HMP) di paripurna.

"Meski demikian, 'power' untuk bertanya legislator amat tergantung pada ketersediaan data, bukti, fakta, angka yang diperoleh dari riset yang harusnya disediakan kesetjenan," kata John sebagaimana dikutip Eva Kusuma Sundari.

Keberadaan alat pendukung, terutama Lembaga Riset dan "Think Tank" ini yang membuat DPR tidak seimbang dalam debat maupun bertanya dengan pemerintah, kata Eva menambahkan.

"Bukan saja jumlah peneliti yang tidak memadai (50-an orang dibanding 2.000-an tenaga administrasi), melainkan kesetjenan sendiri di bawah kontrol pemerintah (sekneg). Ini sering jadi ejekan anggota-anggota Kongres Amerika," katanya.

Eva yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menegaskan kembali bahwa problem struktural otonomi parlemen itu merupakan kunci peningkatan kapasitas pengawasan parlemen.

Editor : D.Dj. Kliwantoro


Komentar Pembaca
Kirim Komentar
Nama  
Email  
Komentar
 

Masukkan karakter yang terdapat pada gambar