Semarang, ANTARA Jateng - Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menelusuri dugaan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kepengurusan partai politik di provinsi ini.


"Kami sedang cek di lapangan, sejauh mana keterlibatannya," kata Dewan Pengurus Korpri Daerah Jawa Tengah Hadi Prabowo di Semarang, Senin.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2012 tentang disiplin PNS, lanjut dia, pegawai negeri harus menjaga profesionalitas dan netralitasnya.

Menurut dia, terdapat sanksi bagi para pegawai negeri yang terbukti terlibat dalam kepengurusan partai politik.

Sanksi yang akan dijatuhkan, kata dia, mulai dari peringatan hingga pemberhentian sebagai pegawai negeri.

"Akan dilihat dulu sejauh mana keterlibatannya, kalau terlibat aktif bisa diberhentikan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah itu.

Ia menuturkan hak pilih yang dimiliki pegawai negeri jangan sampai memengaruhi tugas dan kewajibannya, atau menggiring pada satu ketentuan tertentu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah mendapati adanya PNS yang tercatat sebagai pengurus partai politik.

Salah satu temuan lembaga tersebut yakni Ketua Dewan Pimpinan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru cabang Blora yang tercatat sebagai pegawai negeri.

Selain itu, terdapat pula PNS yang rumahnya dijadikan sebagai sekretariat salah satu partai.

Editor : Mahmudah


Komentar Pembaca
Kirim Komentar
- Komentar akan ditampilkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola
- Semua komentar menjadi tanggung jawab pengirim
Nama  
Email  
Komentar
 

Masukkan karakter yang terdapat pada gambar