Semarang, Antara Jateng - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Hadi Prabowo mengatakan perhitungan biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru tidak akan lagi dihitung berdasarkan sistem lumpsum.


"Ada kebijakan baru tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas yang diatur dalam Permendagri Nomor 16 tahun 2013," kata Hadi saat memimpin apel PNS di lingkungan kantor gubernur di Semarang, Senin.

Menurut dia, dalam aturan baru tersebut pemberian biaya perjalanan dinas tidak lagi dengan sistem lumpsum atau uang yang dibayarkan sekaligus, melainkan dengan sistem "at cost" atau biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran sah.

Permendagri yang diterbitkan pada 15 Januari 2013 tersebut, lanjut dia, merupakan perubahan atas Permendagri Nomkor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD 2013.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh satuan kerja segera menyosialisasikan aturan baru tersebtu.

"Aturan ini sudah diundangkan dan harus dilaksanakan tahun ini," katanya.

Menindaklanjuti aturan ini, menurut dia, akan segera disusun aturan yang menjabarkan pelaksanaannya berupa Peraturan Gubernur.

Ia menjelaskan Permendagri terbaru disusun dengan semangat efisiensi dan efektifitas anggaran.

"Kalau dulu biaya perjalanan dinas diberikan secara 'gelondongan', sekarang harus sesuai dengan kebutuhan riil," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyerahkan penghargaan kepada lima PNS berprestasi di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Jawa Tengah, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Ke depan, ia meminta seluruh PNS dapat meningkatkan kinerja, profesionalitas, serta kekompakannya dalam melayani masyarakat.

Editor : Mahmudah


Komentar Pembaca
Kirim Komentar
- Komentar akan ditampilkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola
- Semua komentar menjadi tanggung jawab pengirim
Nama  
Email  
Komentar
 

Masukkan karakter yang terdapat pada gambar