Kudus, Antara Jateng - Sebanyak 116 desa di Kabupaten Kudus dimungkinkan menunda pemilihan kepala desa karena bersamaan dengan pemilihan kepala daerah setempat maupun Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013.



"Sesuai rencana, untuk menyelenggarakan pilkades harus dipersiapkan selama empat bulan sebelum masa kerja kepala desa berakhir. Hanya saja, kami belum bisa mempersiapkannya karena bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada Kudus dan Pilgub Jateng 2013," kata Pelaksana tugas Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kudus, Agus Budi Satriyo, di Kudus, Selasa.

Berdasarkan data yang ada, katanya, terdapat 116 kepala desa yang memasuki masa berakhir masa jabatannya pada Juli, Agustus, September dan Oktober 2013.

Dengan demikian, kata dia, untuk mempersiapkannya tahun ini, akan mengalami sejumlah kendala karena bersamaan dengan persiapan menghadapi Pilkada Kudus maupun Pilgub Jateng yang digelar bersamaan pada 26 Mei 2013.

Pertimbangan lainnya, kata dia, kemungkinan Pilkada Kudus berlangsung dua putaran, sehingga demi menciptakan situasi wilayah tetap kondusif harus diprioritaskan untuk pelaksanaan pilkada maupun pilgub.

Ia mengkhawatirkan, jika pelaksanaan pilkades digelar bersamaan dengan pilkada maupun pilgub akan menimbulkan kerawanan, terutama dalam menjaga situasi wilayah tetap kondusif akan kesulitan.

Terlebih lagi, kata dia, suhu politik dalam pelaksanaan pilkades dinilai lebih sensitif, dibanding pilkada maupun pilgub nantinya.

Dengan demikian, kata dia, dipastikan akan ada pertimbangan untuk diundur pada 2014, karena menunggu pelaksanaan Pilkada Kudus maupun Pilgub Jateng selesai.

Meski demikian, katanya, penganggaran sebagai bentuk dukungan pelaksaan pilkades sudah sipersiapkan.

Untuk setiap desa diusulkan mendapatkan dana stimulan Rp15 juta atau disesuaikan dengan jumlah pemilihnya.

Berdasarkan surat edaran dari Mendagri, katanya, pelaksanaan pilkades bisa ditunda karena beberapa alasan.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, katanya, akan diangkat pejabat sementara kepala desa selama enam bulan dan bisa diangkat kembali satu kali enam bulan.

Pemberhentian kepala desa, dimulai dari pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) enam bulan sebelum masa jabatan kepala desa setempat berakhir.

"Kepala desa juga mengajukan permohonan berhenti kepada bupati melalui camat enam bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Selanjutnya, camat meneruskannya permohonan berhenti kades kepada bupati," ujarnya.

Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, katanya, kades harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) kepada bupati, BPD dan menginformasikannya kepada masyarakat.

Editor : Mahmudah


Komentar Pembaca

Kirim Komentar
- Komentar akan ditampilkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola
- Semua komentar menjadi tanggung jawab pengirim
Nama  
Email  
Komentar
 

Masukkan karakter yang terdapat pada gambar