Semarang, Antara Jateng - DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang mengkaji perlunya peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau "Corporate Social Responsibility" agar seluruh anggaran dapat terkoordininasi dengan baik.

"Raperda CSR diperlukan agar ada mekanisme yang jelas tentang uang yang berasal dari perusahaan berbadan hukum untuk masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Wisnu Pujonggo di Semarang, Kamis.

Wisnu mengatakan selain Komisi B DPRD Kota Semarang, Komisi A juga bertugas melakukan kajian terhadap Raperda CSR.

Menurutnya peraturan daerah tersebut diperlukan karena selama ini di Kota Semarang pengusaha yang menyalurkan CSR belum jelas.

"Kalau ada aturannya diharapkan sasaran dan pemanfaatannya juga jelas," katanya.

Kesempatan terpisah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Bambang Haryono mengakui selama ini belum semua perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang.

Pada Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, dan Lingkungan (Gerdu Kempling) tahun 2012, lanjut Bambang, baru ada sekitar 19 perusahaan yang berkoordinasi dengan Pemkot Semarang untuk penyaluran CSR-nya.

"Adanya peraturan daerah diharapkan penyaluran CSR dapat lebih terkoordinasi dengan baik dan tidak 'jalan' sendiri-sendiri," katanya.



Editor : Mahmudah


Komentar Pembaca
Kirim Komentar
- Komentar akan ditampilkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola
- Semua komentar menjadi tanggung jawab pengirim
Nama  
Email  
Komentar
 

Masukkan karakter yang terdapat pada gambar