Magelang, Antara Jateng - Kementerian Sosial akan memberikan bantuan untuk merenovasi 20.000 rumah tidak layak huni dengan anggaran Rp20 miliar.


Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, di Magelang, Minggu, mengatakan saat ini sekitar 5.000 unit rumah telah dibangun di sejumlah daerah.

"Kami memang menganggarkan pembangunan rumah tak layak huni dengan kriteria yang sudah kami tentukan. Setiap unit kami anggarkan Rp10 juta," katanya usai peresmian SD Negeri 1 Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

Ia mengatakan bantuan tersebut diutamakan bagi masyarakat yang memang hidup di bawah garis kemiskinan. Bantuan tersebut berupa dana untuk membangun sarana dan prasarana. Jika, sudah ada laporan dari pemerintah daerah setempat terkait data tersebut, maka Kemensos akan memberikan bantuan tersebut.

"Pembangunan rumah bagi keluarga tidak mampu juga melibatkan coorporate social responsibility (CSR), masyarakat, donatur lokal maupun internasional yang langsung tepat sasaran," katanya.

Ia mengatakan, Kemensos menganggarkan sekitar Rp5,5 triliun untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2013. PMKS tersebut terdiri atas penyandang disabilitas (cacat), anak terlantar, anak jalanan, rumah tak layak huni.

"Dana tersebut untuk perawatan dan termasuk untuk membangun rumah tak layak huni. PMKS merupakan kegiatan yang diampu oleh Kemensos," katanya.

Wakil Bupati Magelang, Zaenal Arifin mengatakan Pemkab Magelang telah menerima 500an proposal pengajuan pembangunan rumah tidak layak huni. Pendataan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappermas), Bappeda, perangkat Kecamatan dan perangkat desa di Kabupaten Magelang.

"Kami akan melakukan seleksi dan juga verifikasi ke lapangan secara langsung untuk menentukan layak atau tidaknya rumah tersebut dibantu. Paling nanti dari seleksi ada 300 rumah yang bisa benar-benar kami bantu," katanya.

Ia mengatakan pendataan tersebut akan dilaporkan kepada pemerintah pusat. Kriteria rumah yang akan dibantu, antara lain rumah berukuran sangat kecil, dengan keadaan ekonomi yang lemah. Ia juga memastikan tidak ada unsur kepentingan dalam pendataan penerima rumah tidak layak huni.

"Kami pastikan semua yang mendapat bantuan memang benar-benar yang membutuhkan," katanya.

Editor : Nur Istibsaroh


Komentar Pembaca

Kirim Komentar
- Komentar akan ditampilkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola
- Semua komentar menjadi tanggung jawab pengirim
Nama  
Email  
Komentar
 

Masukkan karakter yang terdapat pada gambar