Semarang, Antara Jateng - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik di Kota Semarang dan Kabupaten Demak.


"Sejauh ini, kami menemukan ada sejumlah indikasi pelanggaran PPD di dua daerah itu. Kami temukan itu dari pantauan di lima sekolah," kata Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman Jateng M. Rifky di Semarang, Kamis.

Temuan pertama, kata dia, berkaitan dengan kewajiban membeli map untuk pendaftaran siswa baru oleh sekolah dengan nilai yang bervariasi, antara Rp3.000-Rp6.000 yang ditemukan di Kota Semarang maupun Kabupaten Demak.

Menurut dia, sekolah seharusnya tidak boleh mengharuskan orang tua siswa untuk membeli map pendaftaran semacam itu, dan jika hal itu dilakukan jelas melanggar peraturan, di samping tentunya memberatkan masyarakat.

"'Masa' satu lembar map dijual sekolah seharga Rp6.000, kan tidak wajar. Kami temukan itu di sekolah di Semarang, sementara untuk sekolah di Demak kami temukan menjual map seharga Rp3.000/lembar," katanya.

Temuan kedua, kata dia, adanya persyaratan sekolah menggiring calon siswa untuk membeli seragam yang disediakan oleh koperasi sekolah, padahal pembelian seragam dan buku tidak boleh dipaksa semacam itu.

"Seragam dan buku kan kewajiban siswa. Artinya, siswa boleh membelinya dimana pun, tidak harus dibeli dari sekolah. Sekolah boleh menyediakan, tetapi tidak boleh mengarahkan siswa untuk membeli," katanya.

Ia melanjutkan, temuan ketiga adalah peraturan pemerintah daerah setempat yang dianggap mengistimewakan anak guru dengan memberinya tambahan poin sangat tinggi sehingga merugikan siswa yang bukan anak guru.

"Kami temukan itu di Kabupaten Demak. Peraturan Bupati setempat memberi tambahan poin sebesar 10 bagi anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar. Kami masih mengkaji aturan itu," katanya.

Sementara, kata dia, anak guru yang mendaftar di sekolah lain mendapatkan tambahan poin 1,5, demikian juga di Kota Semarang yang menerapkan aturan semacam itu meski jumlah poinnya tidak sebesar di Demak.

Berkaitan dengan temuan indikasi pelanggaran itu, Ombudsman Jateng akan mengkaji dan meneliti untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk memberikan rekomendasi pihak terkait untuk menindak jika terbukti melanggar.

"Ya kami perlu kaji dulu, apakah indikasi pelanggaran dilakukan oknum sekolah, sudah jadi aturan sekolah, atau tertuang dalam kebijakan daerah. Yang jelas, rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan," kata Rifky.

Editor : Nur Istibsaroh


Komentar Pembaca
Daryono Mangun Diredjo
Temuan-temuan seperti itu seyogyanya segera ditindak lanjuti supaya tidak terulang pada pendaftaran berikutnya. Tapi kenyataannya masih terulang dan terulang. Memberikan ke istimewaan kepada anak guru sama dengan mendiskreditkan institusi lain yang sama-sama mengabdi kepada negeri ini. Dan termasuk juga mendiskreditkan anak-anak warga yang lain, misal anak petani, pedagang atau yang lainnya. Padahal kita harus mengakui bahwa negeri ini bersandangpangan dari para petani. Seyognya nilai-nilai yang hanya berdasarkan status orang tua harus dihilangkan. Nilai-nilai tambahan harus berdasarkan kelebihan dan kemampuan anak, misal piagam, itupun menurut pendapat saya, piagam juga hanya bersifat di utamakan daripada yg tdk punya piagam. Demikian juga dengan piagam harus betul-betul di Ricek ttg kebenaran piagam tersebut. Kasian dong anak-anak yang betul-betul punya nilai UN Murni kalo harus dihadapkan dengan nilai-nilai yang tidak mendasar seperti itu. Terima Kasih-Mohon Maaf dan Semoga bermanfaat.

Selasa, 17 Jun 2014 09:07:03 WIB

Kirim Komentar
- Komentar akan ditampilkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola
- Semua komentar menjadi tanggung jawab pengirim
Nama  
Email  
Komentar
 

Masukkan karakter yang terdapat pada gambar