Semarang, Antara Jateng - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik di Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
"Sejauh ini, kami menemukan ada sejumlah indikasi pelanggaran PPD di dua daerah itu. Kami temukan itu dari pantauan di lima sekolah," kata Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman Jateng M. Rifky di Semarang, Kamis.

Temuan pertama, kata dia, berkaitan dengan kewajiban membeli map untuk pendaftaran siswa baru oleh sekolah dengan nilai yang bervariasi, antara Rp3.000-Rp6.000 yang ditemukan di Kota Semarang maupun Kabupaten Demak.

Menurut dia, sekolah seharusnya tidak boleh mengharuskan orang tua siswa untuk membeli map pendaftaran semacam itu, dan jika hal itu dilakukan jelas melanggar peraturan, di samping tentunya memberatkan masyarakat.

"'Masa' satu lembar map dijual sekolah seharga Rp6.000, kan tidak wajar. Kami temukan itu di sekolah di Semarang, sementara untuk sekolah di Demak kami temukan menjual map seharga Rp3.000/lembar," katanya.

Temuan kedua, kata dia, adanya persyaratan sekolah menggiring calon siswa untuk membeli seragam yang disediakan oleh koperasi sekolah, padahal pembelian seragam dan buku tidak boleh dipaksa semacam itu.

"Seragam dan buku kan kewajiban siswa. Artinya, siswa boleh membelinya dimana pun, tidak harus dibeli dari sekolah. Sekolah boleh menyediakan, tetapi tidak boleh mengarahkan siswa untuk membeli," katanya.

Ia melanjutkan, temuan ketiga adalah peraturan pemerintah daerah setempat yang dianggap mengistimewakan anak guru dengan memberinya tambahan poin sangat tinggi sehingga merugikan siswa yang bukan anak guru.

"Kami temukan itu di Kabupaten Demak. Peraturan Bupati setempat memberi tambahan poin sebesar 10 bagi anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar. Kami masih mengkaji aturan itu," katanya.

Sementara, kata dia, anak guru yang mendaftar di sekolah lain mendapatkan tambahan poin 1,5, demikian juga di Kota Semarang yang menerapkan aturan semacam itu meski jumlah poinnya tidak sebesar di Demak.

Berkaitan dengan temuan indikasi pelanggaran itu, Ombudsman Jateng akan mengkaji dan meneliti untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk memberikan rekomendasi pihak terkait untuk menindak jika terbukti melanggar.

"Ya kami perlu kaji dulu, apakah indikasi pelanggaran dilakukan oknum sekolah, sudah jadi aturan sekolah, atau tertuang dalam kebijakan daerah. Yang jelas, rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan," kata Rifky.

Editor : Nur Istibsaroh


Komentar Pembaca
Kirim Komentar
- Komentar akan ditampilkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola
- Semua komentar menjadi tanggung jawab pengirim
Nama  
Email  
Komentar
 

Masukkan karakter yang terdapat pada gambar