Ilustrasi. Warga berada di sekitar Masjid Menara Kudus yang dalam proses revitalisasi di Kudus, Jateng, Jumat (14/6). Foto: Andreas Fitri Atmoko

Berita Terkait
Kudus, Antara Jateng - Wakil Ketua DPRD Kudus M. Nur Khabsyin menilai surat keputusan pelantikan 42 tokoh masyarakat sebagai penjabat kepala desa melanggar Peraturan Daerah Nomor 19/2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.



"Pasalnya, di dalam Perda Nomor 19/2006 tidak menyebutkan tokoh masyarakat untuk ditunjuk sebagai penjabat kepala desa, melainkan perangkat desa atau pegawai negeri sipil (PNS)," ujarnya menanggapi pelantikan 112 penjabat kepala desa, di Kudus, Kamis.

Menurut dia, surat keputusan (SK) pengangkatan penjabat kepala desa dipastikan memiliki konsiderans. Akan tetapi, beberapa produk hukum yang ada tidak menyatakan adanya tokoh masyarakat yang bisa dijadikan penjabat kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72/2005 tentang Desa pasal 17 ayat (7) dijelaskan bahwa penjabat kepala desa diatur dalam Perda.
Untuk itu, kata dia, Pemkab Kudus membuat Perda Nomor 19/2006.

Pada pasal 86 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa penjabat kepala desa diangkat bupati atas usul camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan berasal dari unsur perangkat desa.

Sedangkan pada ayat 2, dijelaskan bahwa ketika perangkat desa tidak ada yang mampu atau tidak bersedia, maka camat bisa mengusulkan dari unsur PNS.

"Di dalam Perbup Nomor 4/2007 bunyinya juga sama, tidak ada penyebutan tokoh masyarakat untuk diangkat menjadi penjabat kades," ujarnya.

Terkait dengan alasan pengangkatan penjabat kades dari tokoh masyarakat karena adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri, katanya, tidak tepat.

Surat edaran tersebut, katanya, bukan produk hukum yang bisa diambil untuk membuat kebijakan ketika bertentangan dengan poduk hukum yang sah.
"Seharusnya, Pemkab Kudus lebih mengedepankan PP, Perda dan Perbup yang sudah jelas dalam mengangkat penjabat kades," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kudus, Agus Budi Satriyo mengakui, di dalam perda memang tidak menyebutkan tokoh masyarakat bisa diangkat menjadi penjabat kades.
Pengangkatan tokoh masyarakat tersebut, katanya, berdasarkan SE Mendagri.

"Kami juga berkonsultasi ke Mendagri dan diminta agar tokoh masyarakat diakomodir," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, SE Mendagri juga dijelaskan tidak bertentangan dengan Perda.
Berdasarkan data Pemkab Kudus, dari 112 penjabat kepala desa yang dilantik oleh Bupati Kudus pada Senin (26/8) sekitar 42 orang di antaranya merupakan tokoh masyarakat di desa setempat.

Sedangkan dari kalangan PNS terdapat enam orang yang ditunjuk menjadi penjabat kepala desa, selebihnya dari kalangan perangkat desa setempat.

Editor : Achmad Zaenal M


Komentar Pembaca

Kirim Komentar
- Komentar akan ditampilkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola
- Semua komentar menjadi tanggung jawab pengirim
Nama  
Email  
Komentar
 

Masukkan karakter yang terdapat pada gambar