ANTARA TV | TWITTER | Facebook | SIGN IN
Jumat, 24 Februari 2017

Prasasti Pasar Parakan Temanggung Tak Masuk Cagar Budaya

| 17945 Views
id prasasti pasar parakan temanggung tak masuk cagar budaya


Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Subekti Prijono di Temanggung, Minggu, mengatakan berdasar konsultasi dengan BPCB, "tetenger" atau prasasti itu masuk dalam kategori kolektif memori dan akan diteliti lebih lanjut.



Ia mengatakan bahwa prasati itu tidak ada hubungannya secara langsung dengan Kadipaten Menoreh yang menjadi cikal bakal Kabupaten Temanggung.



"Pemkab Temanggung akan menjaga dan menyelamatkan tetenger itu meskipun tidak masuk benda cagar budaya," katanya.



Ia menyampaikan hal tersebut menyusul adanya surat dari LSM Peramyde yang menyebutkan bahwa Pasar Legi Parakan sebagai benda cagar budaya yang harus dilindungi. Salah satu buktinya temuan tetenger 1925. Pusat pemerintahan Kadipaten Menoreh juga ada di sekitar pasar Legi tersebut.



Selain menyurati Bupati Temanggung, LSM tersebut juga menyurati pada BPCB dan pemerintah pusat berkaitan dengan adanya pembongkaran Pasar Legi oleh Pemkab Temanggung.



Prijono menyebutkan sebanyak 138 benda budaya itu terdiri atas 47 benda bergerak dan 91 benda bergerak. Benda tidak bergerak, antara lain, Situs Liyangan, Candi Pringapus, bangunan Poliklinik Polres Temanggung dan sejumlah bangunan hunian milik warga, sedangkan benda bergerak misalnya keris dan benda pusaka lainnya.



Ia mengatakan bahwa petugas BPCB telah datang ke Parakan untuk meninjau langsung tetenger yang terletak di gerbang masuk pasar tersebut.



Berdasarkan keterangan yang ada, katanya, Pasar Legi dibuat sekitar 1925 oleh Belanda dan telah direnovasi pada tahun 1969 oleh pemerintah Indonesia. Renovasi ini telah mengubah struktur bangunan pasar namun tetap mempertahankan fungsi utama sebagai pasar.



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, pembangunan pasar dibolehkan asal tidak mengubah fungsi awal, yakni sebagai pasar tradisional. Hal ini karena disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Pemkab akan melanggar UU bila pasar Legi dibongkar kemudian dijadikan pabrik atau sekolah.

Editor: Nur Istibsaroh

COPYRIGHT © ANTARA 2017


Komentar Pembaca