ANTARA TV | TWITTER | Facebook | SIGN IN
Senin, 21 Agustus 2017

Lembaga Konsumen: Banyak Angkutan Umum Tak Lain Jalan

| 300 Views
id angkutan bus lebaran
Lembaga Konsumen: Banyak Angkutan Umum Tak Lain Jalan
Petugas mengecek kelaikan jalan bus angkutan Lebaran di Terminal Tirtonadi Solo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Semarang, ANTARA JATENG - Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Jawa Tengah, menyatakan pelayanan pada angkutan umum perlu ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang, bahkan yang tidak laik jalan.

"Khususnya untuk angkutan kota dalam provinsi (AKDP), saya melihat masih banyak yang perlu diperbaiki, salah satunya adalah kondisi fisik kendaraan umum," kata Ketua LP2K Kota Semarang Ngargono di Semarang, Selasa.

Menurut dia, masih banyak kendaraan rute Semarang ke beberapa daerah sekitar yang kondisinya tidak laik jalan.

"Dalam hal ini perlu pengawasan khusus dari instansi terkait karena menyangkut keselamatan penumpang," katanya.

Sementara itu, mengenai penetapan tarif angkutan umum selama arus mudik maupun balik Lebaran, diharapkan pihak pengelola angkutan umum mengikuti aturan yang berlaku.

"Khusus untuk angkutan umum ekonomi penetapan tarifnya Rp160/km/penumpang. Ini harus ditaati oleh seluruh pihak," katanya.

Ia mengatakan dalam hal ini tidak diberlakukan tuslah tetapi ada pemberlakuan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Meski demikian, penetapan tarif tersebut hanya diberlakukan untuk angkutan umum ekonomi. Sedangkan untuk angkutan umum nonekonomi diberlakukan mekanisme pasar.

"Ketika permintaan tinggi, biasanya pengelola angkutan umum akan menaikkan tarif. Sedangkan ketika permintaan turun biasanya tarif akan diturunkan lagi. Ini yang kadang membuat pengelola angkutan umum menjadi leluasa mempermainkan harga," katanya.

Mengenai hal itu, dikatakannya, pengelola angkutan umum tidak bisa menerima sanksi mengingat apa yang dilakukannya tidak menyalahi aturan.

"Meski demikian, langkah itu akan menimbulkan kerugian bagi penumpang. Penumpang tetap bisa melaporkannya ke LP2K atau instansi terkait," katanya.

Untuk melaporkan adanya permainan tarif yang dilakukan oleh pihak angkutan umum, dikatakannya, ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh pelapor.

"Syarat tersebut yaitu memiliki tiket atau karcis, mencatat nomor polisi dan identitas bus, identitas lengkap pelapor, dan menyebutkan lokasi serta kronologis kejadian," katanya.

Editor: Achmad Zaenal M

COPYRIGHT © ANTARA 2017


Komentar Pembaca