ANTARA TV | TWITTER | Facebook | SIGN IN
Rabu, 18 Oktober 2017

Penertiban Penambangan di Magelang Terkendala Kewenangan

| 967 Views
id penertiban penambangan di magelang terkendala kewenangan
Penertiban Penambangan di Magelang Terkendala Kewenangan
ilustrasi
Magelang, Antara Jateng - Penertiban penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selama ini terkendala kewenangan instansi terkait yang belum terintegrasi, kata Wakapolres Magelang Kompol Heru Budiharto.

"Kendala yang dialami selama ini dalam penertiban masih dilakukan secara sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi," katanya usai rapat koordinasi penanganan dan penindakan penambangan galian golongan C di aula Mapolres Magelang.

Ia mencontohkan dalam hal perizinan, aparat kepolisian tidak bisa telusuri apakah sudah ada izin atau belum.

"Baru ketika dicek ternyata perizinan masih proses. Pengeluaran izin eksplorasi dan produksi juga belum ada karena masih rekomendasi. Kondisi tersebut bisa dianggap belum boleh melakukan penambangan, kalau menambang berarti ilegal," katanya.

Ia mengatakan jika integrasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait sudah terjadi, maka penindakan tidak akan mengalami kendala.

"Kami tidak akan kebingungan lagi kalau ada pelanggaran seperti itu. Tidak ada izin harus ditindak," katanya.

Ia mengatakan pihaknya menggandeng Pemkab Magelang, Kejaksaan Negeri, Pengadilan, Taman Nasional Gunung Merapi, dan lainnya. Kegiatan rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait penindakan terhadap penambang ilegal.

"Jika izin kegiatan penambangan masih dalam proses, legalitasnya belum terlegitimasi," katanya.

Pada rakor tersebut juga dibahas tentang titik-titik yang terdapat aktivitas penambangan ilegal dan sudah mengarah ke perusakan alam.

"Jumlah pastinya masih belum bisa dihitung, tapi yang paling banyak di Kecamatan Srumbung," katanya.

Ia menuturkan, rencananya minggu depan Polres Magelang akan melaksanakan rakor kembali dengan mengundang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemberi izin penambangan. Kemudian, akan disusun draf terkait tim gabungan serta siapa yang akan mengawali tim tersebut.

Editor: M Hari Atmoko

COPYRIGHT © ANTARA 2017


Komentar Pembaca