ANTARA - Peringkat distribusi logistik Indonesia di dunia ternyata hingga tahun lalu merosot ke angka 75 atau di bawah Vietnam.
Dirjen KKP Bantah Tuduhan Pemerasan Terhadap Malaysia
ANTARA - Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Aji Sularso membantah ada usaha pemerasan yang dilakukan anak buahnya saat insiden penangkapan tujuh nelayan Malaysia di perairan Bintan 13 Agustus lalu.
Era KA "Manusiawi" Dimulai
ANTARA - Keseriusan PT Kereta Api untuk memanusiakan penggunajasanya mulai terlihat, salah satunya dengan diluncurkannya KA Ekonomi AC Bogowonto jurusan Stasiun Pasar Senen - Kutoarjo, tujuh hari sebelum Idul Fitri 1431 H.
Sertifikasi Dosen Harus Disertai Evaluasi Berkelanjutan
ANTARA - Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Profesor Budi Widianarko, mengatakan, sertifikasi dosen harus diikuti evaluasi kinerjanya secara berlanjutan.
Kadin: Rp80 Triliun Dana UKM Belum Terserap
ANTARA - Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga Uno mengatakan saat ini masih ada sekitar Rp80 triliun dana pemberdayaan UMKM belum dapat terserap dan tidak terpetakan dengan baik di 21 Kementerian Lembaga.
Demokrat Beri Apresiasi Terhadap Hasil Survei LSI
ANTARA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Benny K Harman memberikan apresiasi kepada Lembaga Survei Indonesia tentang tingkat keterpilihan atau elektabilitas partai itu.
Nudirman Tidak Kaget Adanya Permainan Dibalik Remisi
ANTARA - Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir mengaku tidak kaget mendengar kabar ada dugaan permainan dibalik kebijakan pemberian remisi untuk narapidana.
KY Didesak Periksa Hakim Agung Kasus IUPHHK
ANTARA - PT Yubar Putra Inveco mendesak Komisi Yudisial segera memeriksa tiga hakim Mahkamah Agung yang menangani peninjauan kembali kasus yang diajukan perusahaan tersebut, terkait pengumuman lelang pemanfaatan hutan di lokasi S Wiru-S Biri, Jayapura, Papua.
Pembangunan Gedung DPR Wujud Pengawasan Lemah
ANTARA - Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro Semarang, Arief Hidayat, menilai bahwa rencana pembangunan Gedung DPR baru yang menelan biaya sekitar Rp1,6 triliun merupakan wujud lemahnya pengawasan fungsi anggaran.
